Pentingnya Prioritas bagi Guru Honorer Lama dalam Seleksi PPPK: Harapan akan Regulasi yang Berkeadilan
Medan ,20 Mei 2025— Ratusan bahkan ribuan guru honorer dari berbagai daerah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan harapan besar dapat memperoleh kepastian status setelah puluhan tahun mengabdi. Banyak di antara mereka adalah para ayah yang telah mengabdikan hidupnya lebih dari 15 tahun untuk mencerdaskan generasi bangsa tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
Namun, dalam pelaksanaannya, banyak keluhan dan harapan yang mengemuka. Seleksi terbuka PPPK yang juga diikuti oleh guru-guru baru menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi guru honorer lama. Pasalnya, mereka merasa tidak diberi prioritas yang seharusnya menjadi hak moral atas pengabdian panjang yang telah mereka berikan.
“Saya sudah 15 tahun mengajar di sekolah yang sama. Sekarang ikut tes lagi, bersaing dengan yang baru-baru lulus. Rasanya seperti diabaikan oleh negara,” ujar salah satu peserta tes PPPK
Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, semestinya ada kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas nyata bagi guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Mereka bukan hanya tenaga pendidik, tapi juga pilar yang selama ini menopang jalannya pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan minim guru PNS.
Oleh karena itu, banyak pihak mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PAN-RB, untuk segera menerbitkan regulasi khusus atau menegaskan aturan teknis yang memberikan perlindungan dan prioritas dalam proses seleksi PPPK kepada guru honorer dengan masa kerja panjang.
“Ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes. Ini soal penghargaan terhadap pengabdian. Mereka bukan hanya angka dalam data, mereka adalah wajah pendidikan Indonesia selama puluhan tahun,” ujar seorang pemerhati pendidikan dari Generasi Negarawan Indonesia.
Para guru honorer yang telah lama mengabdi masih menaruh harapan bahwa negara hadir untuk mereka, tidak hanya dalam bentuk pengakuan, tetapi juga dalam kebijakan nyata yang memberikan kesempatan adil untuk mendapatkan status yang layak sebagai ASN melalui jalur PPPK.
