Sumbagut Mati Lampu: Masyarakat Bukan Hanya Merasakan Kegelapan, Tapi Juga Menanggung Kerugian

Pemadaman listrik massal yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada Jumat malam, 22 Mei 2026, bukan sekadar persoalan padamnya lampu. Peristiwa yang berdampak di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau hingga Sumatera Barat itu telah berubah menjadi krisis pelayanan publik yang memukul kehidupan masyarakat secara langsung.

Gangguan sistem kelistrikan dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.44 WIB setelah sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah terpisah akibat gangguan transmisi 275 kV Rumai–Muaro Bungo. Akibatnya, sebagian besar wilayah Sumbagut mengalami blackout total.

Bagi masyarakat kecil, mati lampu bukan hanya soal suasana gelap gulita. Di balik padamnya listrik, ada aktivitas ekonomi yang lumpuh, usaha kecil yang berhenti total, jaringan komunikasi yang terganggu, air bersih yang tidak mengalir, hingga pelayanan publik yang tersendat. Pedagang makanan kehilangan omzet, pelaku UMKM terpaksa menghentikan produksi, rumah sakit dan fasilitas vital bekerja dalam tekanan, sementara masyarakat harus menghadapi ketidakpastian tanpa informasi yang jelas.

Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Ketika listrik padam berjam-jam, pedagang es, usaha laundry, warung kopi, konter internet, hingga pelaku usaha rumahan langsung kehilangan penghasilan. Tidak sedikit bahan dagangan rusak karena pendingin mati. Bahkan, aktivitas digital masyarakat ikut lumpuh karena jaringan internet dan telekomunikasi ikut terganggu.

PLN memang telah menyampaikan permintaan maaf dan mengerahkan tim teknis untuk melakukan pemulihan sistem. Namun masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Publik berhak mengetahui secara transparan apa penyebab utama blackout besar ini, mengapa sistem interkoneksi bisa begitu rentan, dan sejauh mana kesiapan infrastruktur kelistrikan nasional menghadapi gangguan besar.

Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa ketahanan energi di Pulau Sumatera masih memiliki persoalan serius. Jika satu gangguan transmisi saja dapat melumpuhkan beberapa provinsi sekaligus, maka ada masalah mendasar pada sistem cadangan, distribusi, dan mitigasi krisis kelistrikan nasional.

Masyarakat tentu memahami bahwa gangguan teknis bisa saja terjadi. Namun yang tidak dapat diterima adalah ketika dampak kerugiannya terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Negara, melalui PLN dan pemerintah, harus hadir dengan langkah konkret: evaluasi total sistem interkoneksi, modernisasi jaringan transmisi, penguatan pembangkit cadangan, hingga mekanisme kompensasi yang adil bagi pelanggan terdampak.

Jangan sampai rakyat hanya diminta bersabar setiap kali blackout terjadi, sementara kerugian ekonomi dan sosial harus mereka tanggung sendiri.

Karena bagi masyarakat, mati lampu bukan sekadar kehilangan cahaya. Tetapi juga kehilangan rasa aman, kehilangan produktivitas, bahkan kehilangan penghasilan.