BELAWAN
Komitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang tidak hanya berorientasi administrasi, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mengantarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan meraih dua penghargaan dalam Program Desa Binaan Imigrasi Tahun 2026.
Prestasi ini menjadi bukti bahwa fungsi keimigrasian semakin berkembang, tidak sekadar menjaga pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga membangun kesadaran hukum, memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, serta meningkatkan perlindungan warga dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam ajang Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, pada 28–30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Kantor Imigrasi Belawan berhasil menempati peringkat kedua sebagai Kantor Imigrasi Teraktif dalam Pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi.
Tak hanya itu, salah seorang petugasnya, Bayu Segara, turut mengharumkan nama institusi dengan meraih peringkat keempat sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Teraktif.
Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Agus Waluyo, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, serta Bayu Segara.
Prestasi Adalah Tanggung Jawab Pelayanan
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menegaskan pencapaian tersebut bukan akhir dari keberhasilan, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan mengoptimalkan peran Pimpasa sebagai penghubung antara Imigrasi dan masyarakat," ujar Eko di Belawan, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, petugas Pimpasa memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan peningkatan pemahaman aturan keimigrasian.
Perkuat Pencegahan TPPO dari Tingkat Desa
Salah satu fokus penting Program Desa Binaan Imigrasi adalah pencegahan TPPO, termasuk risiko yang dihadapi Calon Pekerja Migran Indonesia.
Eko menjelaskan, persoalan perdagangan orang tidak bisa ditangani hanya lewat pengawasan di pintu keberangkatan internasional. Edukasi sejak tingkat desa diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan memadai sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang melalui kolaborasi bersama masyarakat dan instansi terkait," tegasnya.