PARGOMGOM SAMUDORA
Belawan – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Kepala KPKNL Banda Aceh Ibu Meynar Dwi Anggraeny melaksanakan Courtesy Call ke Kodaeral I buktikan Komitmen menjaga kedaulatan negara yang tidak hanya diwujudkan melalui kekuatan pertahanan di laut, tetapi juga melalui pengamanan dan kepastian hukum terhadap aset negara. Semangat tersebut tercermin dalam pertemuan strategis antara jajaran TNI Angkatan Laut dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh yang berlangsung di Ruang VIP Mako Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Senin (16/11/2026)
Pertemuan dipimpin langsung oleh Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., didampingi Wakil Komandan dan para Pejabat Utama (PJU). Pertemuan ini secara khusus membahas percepatan pensertifikatan tanah Barang Milik Negara (BMN) Kodaeral I di wilayah Aceh sebagai langkah strategis dalam memperkuat legalitas dan pengamanan aset negara. Dalam suasana penuh keakraban dan semangat profesionalisme, kedua instansi membahas berbagai langkah koordinatif guna mempercepat proses sertifikasi, sehingga seluruh aset tanah yang dimiliki negara mempunyai kepastian hukum serta terlindungi dari potensi sengketa maupun permasalahan di kemudian hari.
Sinergi TNI AL dan KPKNL Banda Aceh menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Bagi TNI AL, pengamanan aset merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara, sementara dukungan KPKNL menjadi elemen strategis dalam memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi demi menjaga aset negara agar tetap aman, tertib, dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Melalui langkah strategis ini, TNI AL bersama KPKNL Banda Aceh menegaskan komitmen untuk terus mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah BMN di wilayah Aceh. Sebab, menjaga kedaulatan negara bukan hanya tentang mengawal lautan dan wilayah NKRI, tetapi juga memastikan setiap jengkal aset negara terlindungi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Aset aman, legalitas kuat, pertahanan semakin kokoh. (Dispen Kodaeral I)



