Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali memunculkan sorotan publik terhadap persoalan tata kelola hutan, termasuk pada kebijakan masa kepemimpinan Zulkifli Hasan ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI periode 2009–2014.
Sejumlah lembaga pemerhati lingkungan mempertanyakan besarnya jumlah izin pelepasan kawasan hutan yang terjadi pada periode tersebut. Greenomics Indonesia dalam sejumlah laporan publik pernah menyebut kementerian di bawah pimpinan Zulkifli Hasan sebagai salah satu yang paling banyak menerbitkan izin alih fungsi hutan untuk kepentingan perkebunan.
Data yang beredar menyebutkan luas area yang dilepaskan mencapai jutaan hektare di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera yang memiliki hutan alam dan lahan gambut yang sensitif. Deforestasi besar-besaran dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana ekologis, seperti banjir bandang, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan
Pada tahun 2014, Zulkifli Hasan juga pernah dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus revisi alih fungsi kawasan hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan sejumlah pihak korporasi. Dalam keterangannya saat itu, Zulkifli menegaskan bahwa ia menolak permohonan izin yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Kami menolak permohonan izin itu. Banyak izin penebangan saat itu merupakan kewenangan bupati, bukan menteri,” ujar Zulkifli usai pemeriksaan di KPK, saat itu
Meski demikian, kritik dari para aktivis lingkungan tetap muncul terkait dampak jangka panjang kebijakan pelepasan kawasan hutan di era tersebut. Mereka menilai perubahan fungsi hutan secara masif telah mempersempit daerah resapan air dan memperparah kerentanan ekologis di Sumatera.
Isu ini kembali mengemuka seiring munculnya tekanan publik agar pemerintah meninjau ulang seluruh izin usaha yang berdampak pada kerusakan hutan, sekaligus meningkatkan penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
Hingga kini, pembahasan mengenai tata kelola hutan tetap menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia.
.png)
Social Plugin